Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Sanksi Hukumnya

Baru-baru ini telah terjadi pelecehan seksual di lingkungan kampus yang menyita perhatian publik. Kasus seperti itu tidak hanya terjadi sekali, namun jika kita flashback ke tahun sebelumnya, banyak sekali terjadi pelecehan tersebut. Padahal kita semua tahu bahwa kampus seharusnya menjadi contoh lingkungan yang baik untuk generasi penerus bangsa. Dari kasus-kasus yang telah terjadi itu, pemerintah membuat trobosan berupa peraturan terbaru, agar menekan angka terjadinya kasus tersebut. Adapun peraturannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Di dalam peraturan menteri tersebut ada pasal yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikut bunyi pasalnya :

Pasal 5

(1)   Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

(2)   Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.      Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;

b.      Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

c.       menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

d.      menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

e.      mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

f.        mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

g.      mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

h.      menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

i.        mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

j.        membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

k.       memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

l.        menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

m.    membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

n.      memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

o.      mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

p.      melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

q.      melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

r.       memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

s.       memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;

t.        membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

u.      melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Selain bentuk-bentuk tindakan tersebut, di dalam peraturan menteri ini tertulis mengenai sanksi yang didapatkan oleh pelaku. Adapun sanksi nya sebagai berikut:

  1. sanksi administratif ringan, berupa:
  • teguran tertulis; atau
  • pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
  1. Sanksi administratif sedang, berupa:
  • Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;atau
  • Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
  1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
  2. Pencabutan beasiswa;atau
  3. Pengurangan hak lain.
  4. Sanksi administratif berat, berupa:
  • pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;
  • pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(Pasal 14 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari Peraturan Menteri tersebut. Pemimpin Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.. Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

  1. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
  2. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan

(Pasal 15-16 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Nah, itulah sekilas informasi hukum mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dikategorikan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta sanksi yang didapatkan pelaku. Semoga bermanfaat untuk sahabat yuridis yang membaca. Terimakasih.

Sumber Hukum : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Anda mungkin juga berminat