BATAS MASALAH PIDANA DAN PERDATA KASUS DIREKTUR ASURANSI

Kategori: PUTUSAN TERPILIH

Peradilan Negeri Jakarta Barat

Nomor : 88/Pid/B/1989

Tanggal : 27 November 1989

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor : 20/Pid/1990/PT.DKI

Tanggal : 15 Februari 1990

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1061.K/Pid/1990

Tanggal : 26 Juli 1990

Catatan:

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, kita dapat mengangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUH Pidana) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang ini merupakan unsur konstitutip delic penipuan.
  • Dalam kasus ini, unsur tersebut tidak terpenuhi. Karena penyerahan barang berupa girik tanah dari saksi kepada terdakwa segera diikuti oleh peristiwa lainnya berupa: terdakwa menjual “saham perusahaan asuransi” miliknya kepada saksi sebagai pelunasan hutangnya. Karena itu, maka penyerahan girik tanah tersebut, adalah bukan sebagai akibat tergeraknya saksi oleh upaya terdakwa; melainkan karena saksi sudah merasa aman dan terjamin piutangnya dengan dikuasainya saham perusahaan milik terdakwa melalui jual-beli saham tersebut. Perhitungan bisnis yang demikian ini merupakan hasil pemikiran orang yang intelek, sehingga unsur “tergerak/terbujuk” menjadi terkesampingkan dalam kasus ini.
  • Demikian tidak terbuktinya unsur penting dalam delict penipuan tersebut, maka kasus ini, menurut pendapat Mahkamah Agung, adalah merupakan transaksi keperdataan yang tidak ada unsur penting tersebut adalah merupakan batas penentuan apakah kasus tersebut merupakan masalah pidana ataukah masalah perdata.
  • Demikian Catatan Redaksi atas kasus ini.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.68. TAHUN. VI. MEI.1991. HLM.5

PUTUSAN TERSEDIA : PENGADILAN NEGERI

 

Anda mungkin juga berminat