Batal Demi Hukum Hibah Merugikan Ahli Waris

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri di Padang

No. 50/G/1978/PN Pdg, tanggal 24 Desember1979

Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang

No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg, tanggal 5 Pebruari 1990

Mahkamah Agung RI

No. 956.K/PDT/1991, 1991, tanggal 30 Oktober 1996

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat ABSTRAK HUKUM sebagai berikut :
  • Menurut Hukum Adat Minangkabau, Harta Pencaharian adalah Harta yang diwariskan kepada anak-anak, dan bukan kepada anak kemenakan.
  • Perbuatan Hukum Hibah atas Harta Pencaharian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan/harta warisan dari almarhumah kepada anak kemenakan, yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris, adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum.
  • Pembatalan suatu sertifikat Hak Milik Tanah bukan wewenang Badan Peradilan.
  • Demikian catatan kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.156.Tahun. VIII. September.1998. Hlm. 65.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI.

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

 

Anda mungkin juga berminat