Bantahan Eksekusi Lelang Penyelesaian Kredit Bank Pemerintah

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Sukabumi

Nomor : 34/Pdt.G/1998/PN.Smi

Tanggal : 12 Juni 1997

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

Nomor : 631/Pdt/1997/PT.Bdg

Tanggal : 16 April 1998

Mahkamah Agung RI

Nomor : 848.K/Pdt/1999

Tanggal : 9 Februari 2001

Catatan :

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
  • Kredit Macet yang terjadi pada Bank milik Pemerintah/Negara, sebagai Piutang Negara penyelesaiannya harus melalui atau diserahkan kepada BUPLN ex Undang-undang No. 49/PRP/1960.
  • Suatu penyelesaian Kredit macet oleh BUPLN sepanjang prosedurnya, mulai dari : penyerahan kredit macet dari Bank- somasi-pemanggilan debitur-pernyataan Bersama-penyitaan barang-penjualan lelangnya-telah memenuhi ketentuan didalam UU No. 49/PRP/1960 serta Peraturan Pelaksanaannya, maka Melawan Hukum”.
  • Tindakan hukum Ketua BUPLN dalam menentukan “harga limit” dalam penjualan lelang tanah tersita, tidak berpedoman pada harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), melainkan didasarkan dan berpedoman pada harga Taksiran oleh “TIM TAKSASI” dengan memperhatikan unsur kondisi tanah objek sengketa (Tersita), sehingga penentuan “harga limit” penjualan lelang tersebut adalah sah dan bukan merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”.
  • Demikian catatan dari Putusan tersebut diatas.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 213. Tahun. XVIII. JUNI. 2003. Hlm.33

 Naskah Putusan : Tersedia MA (Kasasi) Jika Ingin Mendapatkan Naskah Putusan Silahkan Hubungi WA: 0817250381 untuk Mengetahui Syarat dan Ketentuan atau kilik tombol dibawah ini :

Anda mungkin juga berminat