Bank Sebagai Penjamin Hutang Kasus Balfour Williamson & CO. LTD. London

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 261/JS/1982/G

Tanggal : 8 September 1983

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor : 180/Pdt/1988/PT.DKI

Tanggal : 28 Mei 1983

Mahkamah Agung RI

Nomor : 3947 K/ Pdt/ 1989

Tanggal : 22 Oktober 1993

Catatan Redaksi

  • Dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  • Perusahaan asing berkedudukan di London, England: Balfor & Co. Ltd. mengadakan perjanjian “Conforming Facility” dengan Tommy, W.N.I. Direktur C.V. Western Trading Coy, Jakarta Indonesia.
    Perjanjian ini berisi kesediaan Balfour Co.Ltd. London untuk membiayai transaksi perdaganggan atau pembelian barang-barang yang dibeli oleh Tommy pada erusahaan Dagang di Hongkong.
  • Dalam Comforming Facility ini diatur tentang:
    – batas maksimum (plafon) fasilitas kredit.
    – besarnya bunga komisi
    – hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran hutang.
    denda keterlambatan pembayaran hutang
  • ketentuan dan syarat Penjamin Hutang (Letter of Guarentee).
  • Menurut “Letter of Gurantee” disebutkan bahwa Debitur adalah Tommy, sedangkan para Penjamin Hutang (Borgtocht) adalah 1. Leo, 2. P.T. Cahaya Sumirat, 3. Sukandar, Direktur, PT. Cahaya Sumirat, 4. Bank Windu Kencana serta 5. Sidarta, Direktur Bank Windu Kencana.
  • Dalam pelaksanaan perjanjian ini, pihak asing, Balfour & Co. England, di muka Hakim menyatakan dirinya ia tunduk pada hukum Indonesia, meskipun dalam Letter Of Gurantee disebutkan berlakunya English Law.
  • Pihak Debitur, ternyata ingkar janji janji untuk membayar hutangnya kepada Kreditur, secara hukum (BW), maka p[ihak debitur bersama-sama dengan para Penjamin  (borgtocht) secara tanggung renteng, berkewajiban untuk membayar lunas seluruh hutangnya Debitur ditambah bunga dan komisi kepada pihak Kreditur, sesuai dengan kesepakatan dalam Conforming Facility dan Letter of Gurantee.
  • Sesuai rasa keadilan, maka tenggang waktu pembayaran bunga, seharusnya di hitung sejak gugatan perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas.
  • Kasus ini berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum tentang Lembaga Penjamin –Borgtoch – Gurantee, ex pasal 1820 B.W. dst. Suatu perjanjian dimana  pihak ketiga kepentingan pihak Debitur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang dibuat Debitur, bilamana  Debitur tersebut dalam keadaan ingkarjanji (wanprestasi). Perjanjian ini bersifat accessoir yang dikaitkan dengan Perjanjian pokoknya. Dalam kasusu ini Hakim Pertama menerapkan  pasal 1822 B.W. Sedangkan  Hakim Banding yang dikuatkan  dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, pasal 1822 BW tersebut tidak dapat diterapkan, karena adanya janji khusus bahwa seluruh hutang, sekarang dan yang akan datang, akan dijamin oleh para penjamin, sesuai Letter of Guarantee.
  • Praktek Jurispudensi di Nederland dimungkinkan adanya penjaminan untuk piutang yang masih akan ada. Lembaga yang demikian ini banyak dipraktekkan oleh Bank, meskipun belum ada pengaturannya dalam undang-undang.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.115.Tahun.X.April.1995.Hlm.10.

PUTUSAN TERSEDIA: MAHKAMAH AGUNG (MA)

         

Anda mungkin juga berminat