BANK SEBAGAI PENJAMIN HUTANG KASUS BALFOUR WILLIAMSON & CO. LTD. LONDON

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 261/JS/1982/G tanggal 8 September 1983

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No. 180/Pdt/1988/PT.DKI, tanggal 28 Mei 1983

Mahkamah Agung RI

No. 3947 K/ Pdt/ 1989, tanggal 22 Oktober 1993

Catatan Redaksi

  • Dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” Sebagai berikut :
  • Perusahaan asing berkedudukan di London, England: Balfor & CO. Ltd. Mengadakan perjanjian “Conforming facility” dengan Tommy, W.N.I. Direktur C.V. Western Trading Coy, Jakarta Indonesia.
  • Perjanjian ini berisi kesediaan Balfour CO.Ltd. London untuk membiayai transaksi perdaganggan atau pembelian barang-barang yang dibeli oleh Tommy pada perusahaan dagang di Hongkong.
  • DALAM Comforming Facility ini diatur tentang:
  • Batas maksimum (plafon) fasilitas kredit.
  • Besar bunga komisi
  • Hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran hutang
  • Denda keterlambatan pembayaran hutang
  • Ketentuan dan syarat Penjamin Hutang (Letter of Guarentee).
  • Menurut “Letter of Gurantee” disebutkan bahwa Direktur adalah Tommy, sedang para Penjamin Hutang (Borgtocht) adalah 1.Mr. Leo, 2. P.T. Cahaya Sumirat, 3. Sukandar, Direktur, PT. Cahaya Sumirat, 4. Bank Windu Kencana serta 5. Sidarta, Direktur Bank Windu Kencana.
  • Dalam pelaksanaan perjanjian ini, pihak asing, Balfour & Co. England, di muka Hakim menyatakan dirinya ia tunduk pada hukum Indonesia, meskipun dalam Letter Of Gurantee disebutkan berlakunya English Law.
  • pihak Dibetur, ternyata ingkar janji janji untuk membayar hutangnya kepada kreditur, secara hukum (BW), maka pihak debitur bersama-samadengan para penjamin  (borgtocht) secara tanggung renteng, berkewajiban untuk membayar lunas seluruh hutangnya Debitur ditambahkan bunga dan komisi kepada pihak Kreditur, sesuai dengan kesepakatan dalam Conforming Facility dan Letter of Gurantee.
  • Sesuai rasa keadilan, maka tenggang waktu pembayaran bunga, seharusnya di hitung sejak gugatan perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas.
  • Kasus ini berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum tentang lembaga penjamin –Borgtoch – Gurantee, ex pasal 1820 B.W. dst. Suatu perjanjian dimana  pihak ketiga kepentingan pihak Debitur, meningkatkan diri untuk memenuhi perikatan yang dibuat Debitur, bilamana  Debitur tersebut dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian ini bersifat accessoir yang dikaitkian dengan perjanjian pokoknya. Dalam kasusu ini Hakim Pertama menerapkan  pasal 1822 B.W. sedangkan  Hakim Banding yang dikuatkan  dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, pasal 1822 BW tersebut tidak dapat diterapkan, karena adanya janji khusus bahwa seluruh hutang, sekarang dan yang akan datang, akan dijamin oleh para penjamin, sesuai Letter of Guarantee.
  • Praktek Jurispudensi di Nederland dimungkinkan adanya penjaminan untuk pihutang yang masih akan ada. Lembaga ini demikian ini banyak dipraktekkan oleh Bank, meskipun belum ada peraturanya dalam undang-undang.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

 Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 115. Tahun. X. April. 1995.  Hlm.10.         

Anda mungkin juga berminat