Bank Melawan Penjamin Kredit Keabsahan Akta Hipotik

Hak Cipta Foto: Irawan Harahap

Putusan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.582/1979/G, tanggal 3 September 1980

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No. 179/1981/PT, tanggal 30 Maret 1985

Mahkamah Agung RI

No. 3951.K/Pdt/1985, tanggal 21 April 1992

Abstrak Hukum:

Bank Negara Indonesia – BNI 1946, menurut Undang-undang No. 17/1968, baik kantor pusatnya maupun kantor cabangnya, baik di dalam negeri maupun  diluar negeri  masing-masing bukan bersifat otonom; melainkan sebagai suatu kesatuan badan hukum.

Suautu Perjanjian Kredit HUtang Piutang yang diadakan oleh BNI 1946 Kantor Cabang di Hongkong dengan nasabahnya penduduk Hongkong, sebagai debiturnya adalah syah, sebagai “Perjanjian Pokok”. Selanjutnya atas permintaan Kantor Cabang di Honglong melalau telex (tanpa Surat Kuasa) yang minta agar supaya BNI Kantor Cabang Khusus di Jakarta Kota mengadakan perjanjian pengikatan hipotik dengan para :”Penjamin Kredit” yang berkedudukan di Jakarta, sebagai “jaminan kredit” yang diberikan oleh Kantor Cabang di Hongkong tersebut, maka Akta Hidpotik dan Sertifikat Hipotik yang dibaut di Jakarta ini, sebagai perjanjian accesoir, adalah syah menurut hukum.

Demikian catatan redaksi atas kasus ini

(Ali Boediarto)  

Pemilihan naskah dilakukan oleh Irawan Harahap, S.H., S.E., CLA

Pengetikan dilakukan oleh tim Kantor Hukum Irawan Harahap & Rekan

Sumber : Varia Peradilan (Majalah Hukum) Tahun VII, No. 84, September 1992, Hlm. 17

Anda mungkin juga berminat