Bank Gelap Penerapan Pasal 1 (2) K.U.H. Pidana

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan

No. 33/Pid/B/1993/P.N.Jkt. Sel. tgl. 9 Juni 1993

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,

No. 83/Pid/1993/PT.DKI, tgl. 19 Agustus 1993

Mahkamah Agung RI:

No. 1690.K/Pid/1993, tgl. 11 Mei 1994

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat ABSTRAK HUKUM  sebagai berikut :
  • Seorang Pengusaha hanya memiliki SIUP dari Departemen Perdagangan untuk berdagang Garment. Tanpa izin dari Dep.Keuangan, pengusaha ini, bulan Maret 1991 sampai Oktober 1992 dengan memakai nama “BAM BANK TAILOR” menghimpun dana dari masyarakat dengan dalih Kerjasama Permodalan. Pemilik uang yang telah menyerahkan uangnya dibeirkan Surat Perjanjian Kerjasama permodalan ditambah selembar Giro Bilyet Bank B.B.D. senilai uang yang diserahkan pemilik uang tersebut. Pemilik uang dijanjikan bunga sebesar 10% setiap bulannya.
  • Perbuatan terdakwa ini termasuk dalam kualifikasi perbuatan pidana: Menjalankan usaha Bank tanpa izin dari Menteri Keuangan”. Hal ini diatur dalam U.U. No. 15 tahun 1967 yang kemudian dicabut dan diganti dengan U.U. No. 7 Tahun 1992 (diundangkan pada Maret 1992).
  • Dilema yang dihadapi oleh Judex facti dalam menangani kasus ini adalah: fakta terjadinya perubahan perundang-undangan yaitu permulaan tempuss delicti dikuasai oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan pada akhir tempuss delicti dikuasasi oleh Undang Undang yang baru: U.U. No. 7 Tahun 1992.
  • Menghadapi masalah juridis ini, Mahkamah Agung berpendirian bahwa judex facti seharusnya berpedoman pada pasal 1(2) K.U.H.Pidana yang menentukan: bahwa bila terjadi perubahan perundang undangan setelah perbuatan pidana dilakukan, maka terhadap terdakwa tersebut diterapkan U.U. yang paling menguntungkan baginya.
  • Mengacu pada ketentuan pasal: 1 (2) K.U.H.P. tersebut, maka kasus tersebut harus diselesaikan menurut pasal 38 U.U. No. 14 Tahun 1967 yang ancaman pidananya lebih ringan (maximum 5 tahun penjara) dibandingkan dengan U.U. Baru No. 7 Tahun 1992 yang ancaman pidananya 15 tahun penjara dan denda 10 milyard.
  • Demikian catatan atas Kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 121. Tahun.XI. Oktober.1995. Hlm. 37-38.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI

Anda mungkin juga berminat