Bagaimana Pengaturan Perburuan Satwa Liar Di Indonesia?

Polisi selalu menyelidiki oknum dalam sindikat perdagangan satwa dilindungi dan membongkar otak utama dari perburuhan satwa liar terutama satwa yang dilindungi. Dilansir dari gardaanimalia.com, Kepolisian baru baru ini menemukan enam bangkai burung tergantung di kawasan Pantai Timur Surabaya serta burung-burung ini diduga mati ditembak oleh senapan angin karena ditemukan bekas tembakan. Setelah di identifikasi, burung yang ditemukan mati ini terdiri dari dua spesies yaitu Raja Udang Biru (Alcedo Coerulescens) yang merupakan sepsies penetap dan Cekakak Suci (Todiramphus SanctusI) yang merupakan burung asal Australia.

Penemuan bangkai burung di kawasan Pantai Timur Surabaya dan dari kejadian ini  diharapkan tidak terjadi lagi. Memang kebiasaan sebagian masyarakat kita yang senang berburu satwa menjadi kontroversi tersendiri dalam perilaku masyarakat. Memburu Satwa liar oleh sebagian orang ini dilakukan karena kesenangan semata alias hobi. Sedangkan sebagian masyarakat tidak setuju dengan perburuan satwa-satwa, akibat perburuan satwa liar ini akan mengurangi populasi satwa liar secara pesat di alam bebas.

Perburuan satwa liar yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia mulai dari perburuan satwa tidak dilindungi seperti tupai, musang, burung hingga kucing hingga satwa yang dilindungi seperti kucing hutan, beruang madu, macan, harimau dan lain-lain. Kegiatan ini biasanya menggunakan senapan angin sebagai alat berburu dan ada juga menggunakan jerat serta perangkat.

Hal-hal ini sudah sangat merusak Lingkungan Hidup kita, karna kegiatan perburuan ini akan menghilangkan keseimbangan ekosistem di hutan. Untuk menekan angka perburuan di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan peaturan mengenai perburuan satwa. Beberapa daerah memiliki Peraturan khusus mengenai perburuan satwa ini karena tidak tercantum secara detail pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P106 tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Liar.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam  yang dapat menjerat pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dalam pasal 21 ayat (2) dan 40 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 21 ayat (2)

(2) Setiap orang dilarang untuk :

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Pasal 40 ayat (2)

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan menurut Peraturan mengenai perburuan sendiri di dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa buru. Perburuan dalam peraturan ini boleh dilakukan pada satwa yang tidak dilindungi atau sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai satwa buru. Lokasi Perburuan pun diperhatikan dan tidak boleh sembarangan tempat tetapi yang sudah ditentukan untuk berburu. Hal ini dapat kita lihat didalam pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa buru yang berbunyi :

Pasal 3

(1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.

(3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :

a. burung;

b. satwa kecil;

c. satwa besar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Jumlah satwa buru untuk setiap tempat berburu ditetapkan berdasarkan keadaan populasi dan laju pertumbuhannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jumlah satwa buru diatur oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Di taman buru dan kebun buru dapat dimasukkan satwa liar yang berasal dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebagai satwa buru.

(2) Pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak mengakibatkan terjadinya polusi genetik;

b. Memantapkan ekosistem yang ada;

c. Memprioritaskan jenis satwa yang pernah dan/atau masih ada di sekitar kawasan hutan tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Melalui penjelasan diatas, sudah sangat jelas memang kegiatan perburuan satwa buru ini diperbolehkan tetapi tidak semua orang karena mereka diwajibkan memiliki izin dan akta berburu. Pemburu wajib mengikuti persyaratan berburu seperti senjata buru, dan disesuaikan dengan musim. Penggunaan hewan pelacak, pemasangan perangkap seperti jerat atau lubang perangkap, penggunaan bahan peledak, menggunakan bahan kimia dan membakar tempat perburuan dilarang dilakukan dalam perburuan ini. Secara jelas dapat kita lihat didalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa buru yang berbunyi:

(1) Alat berburu terdiri dari :

a. senjata api buru;

b. senjata angin;

c. alat berburu tradisional;

d. alat berburu lainnya.

Pengaturan ini diharapkan dapat mengingatkan para pemburu agar menjada populasi satwa liar di habitatnya. Satwa ini merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya harus kita jaga agar terciptanya keseimbangan ekositem akibat perburuan.

Sumber :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa buru

Anda mungkin juga berminat