Asas Hukum Jumlah Hakim Dalam Persidangan

Ruang lingkup Hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kehakiman) mengatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatakan bahwa “Hakim adalah Pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum mengadili”. Jadi pada dasarnya jumlah hakim yang beracara pada persidangan itu sesuai dengan pengadilan tempat dia beracara dan telah diatur dalam Perundang-Undangan khusus yang mengaturnya.

Pengertian diatas jelas sangat jelas mengatakan bahwa Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan jumlah hakim saat memeriksa dan memutuskan perkara di Pengadilan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

  1. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang  menentukan lain.
  2. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Jumlah hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman itu adalah sekurang-sekurang 3 orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Undang-undang menentukan lain ini misalnya saja jumlah hakim dalam Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal”.

Selain Undang-Undang Pengadilan Anak diatas, pengaturan jumlah hakim ini dapat juga kita lihat pengaturannya dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

Selain Undang-Undang Pengadilan Anak diatas, pengaturan jumlah hakim ini dapat juga kita lihat pengaturannya dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1 .  Mahkamah Agung

Hakim pada Mahkamah Agung ini saat memeriksa dan memutuskan perkara dapat kita lihat dasar pelaksanaannya di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 40 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.”

2 . Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat (2) mengatakan bahwa :

“Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.”

3 . Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengaturan mengenai jumlah hakim dalam Mahkamah Konstitusi pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa :

  1. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  2. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

Pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jumlah hakim dalam pemeriksaan dalam sidang pleno Mahkamah Agung menyebutka bahwa :

“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”

 

Pada ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa dasarnya hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pada dasarnya memang berjumlah 3 orang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Itulah sebab nya, saat di persidangan jumlah Hakim yang memeriksa dan memutuskan adalah 3 yang terdiri dari 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) hakim anggota.

 

Sumber :

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Anda mungkin juga berminat