Asap Tetangga Membakar Sangat Menganggu? Ini Aturan Hukumnya

 

Pertanyaan :

Selamat pagi yuridis ID, izin saya ingin menanyakan terkait tetangga saya yang membakar sampah di depan rumahnya, namun asap yang dihasilkan sangat mengganggu saya dan keluarga. Apakah ada aturan hukum mengenai hal tersebut dan jika saya dan keluarga ingin menuntut secara hukum, apa yang harus kami lakukan? Mohon jawabannya. Terimakasih.

Jawaban :

Terimakasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami, seperti yang kita ketahui bahwa sampah sering menjadi permasalahan dalam lingkungan kita sehari-hari. Pengelolaan sampah yang baik mampu membuat lingkungan lebih terjaga dan asri. Tetapi, sebagian dari kita masih ada yang belum paham bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Terkait pertanyaan anda, ada beberapa point yang akan kami jelaskan yaitu :

  • Peraturan Mengenai Larangan Membakar Sampah

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan membakar sampah, salah satunya ialah UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. UU ini terdapat salah satu pasal yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 29. Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

  1. Setiap orang dilarang:
  2. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. mengimpor sampah;
  4. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  5. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  6. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  7. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  8. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
  10. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
  11. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau dendaterhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Selain UU Nomor 18 Tahun 2008, Perda Kota Pekanbaru juga mengatur mengenai larangan membakar sampah yaitu :

Pasal 66 Ayat (1) huruf d dan e Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi:

  • Setiap orang dilarang:
  1. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
  2. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan Situ.
  3. membuang sampah ke TPA tanpa izin.
  4. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
  5. membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
  6. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
  7. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
  8. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
  9. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. j. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
  10. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
  11. membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih /air minum daerah. m. membuang sampah ke hutan lindung
  • Aturan Hukum tentang Sanksi membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah

Adapun sanksi yang didapatkan dari perbuatan yang dimaksud dalam pertanyaan yang diberikan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 71 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

  • Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  • (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selain jalur hukum, alangkah baiknya terlebih dahulu dibicarakan secara kekeluargaan. Namun jika cara tersebut tidak bisa, maka anda bisa tuntut yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 35 ayat 1 UU Pengelolaan Sampah).  KUH Perdata menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud yaitu :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Demikian jawaban atas pertanyaan yang diberikan, semoga jawaban dari kami dapat menambah informasi sahabat yuridis ID. Terimakasih

 

Penjawab :

 

Tim Yuridis ID

Anda mungkin juga berminat