Amar Putusan PTUN

Sumber Foto : jateng.tribunnews.com

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui, bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa :

A. Gugatan ditolak, gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara disebabkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat berarti, bahwa Majelis Hakim telah memeperkuat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Dikabulkan, gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis yang memeriksa perkaranya, jika Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah dan menyakinkan. Dengan dikabulkan gugatan, berarti Majelis Hakim tidak membenarkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik sebagian maupun keseluruhan.

Dalam hal gugatan dikabulkan , Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kewajiban yang dimaksud meliputi :

    1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;atau
    2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
    3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal :

a. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputudan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.

b. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat,

c. Empat bulan sejak diajukannya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang dimohon, sedangkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktunya

C. Gugatan tidak diterima, gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, jika :\

  1. gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,
  2. gugatan tidak berdasar hukum,
  3. gugatan dinyatakan kabur,
  4. gugatan tidak jelas,
  5. gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum,
  6. obyek gugatan tidak jelas, dan
  7. subyek gugatan tidak lengkap.

D. Gugatan Gugur, gugatan gugur jika:

  1. para pihak atau para kuasanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut,
  2. gugatan yang diajukan telah daluarsa.

Sekian, semoga bermanfaat 🙂

Sumber : Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Anda mungkin juga berminat