Aksi Todong Senjata Api Oleh Oknum Kepolisian Yang Menyalahi Aturan

Sumber foto : https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1520991303/yknf7tcyg0zbdty8xnhr.jpg

Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berguna untuk melumpuhkan dalam memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban oleh Polisi umum, Reskrim, Polantas dan juga Intelejen Keamanan. Berbeda penggunaan senjata standar militer yang terbatas karena terkait dengan ancaman keamanan dalam negeri dengan kekuatan khusus seperti terorisme, gangguan kelompok bersenjata, serta penyelenggaraan tertib sosial sebagai bagian dari efek konflik sosial yang berkembang dan Brimob Polri serta Densus 88 AT menjadi unit Polri yang bertanggung jawab akan hal ini.

Jadi, pada dasarnya penggunaan sejata api oleh Kepolisian hanyalah untuk pelaku kejahatan yang harus dipandang sebagai upaya melindungi hak hidup masyarakat secara keseluruhan sebagaimana ada dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Begitu juga terhadap tindakan yang mengancam kehidupan para Kepolisian ini sebagai penegak hukum yang dapat diperhatikan sebagai ancaman terhadap kemampuan masyarakat secara keseluruhan karena para aparat penegak hukum ini memiliki kepentingan dalam perlindungan hak hidup, kebebasan dan keamanan warga. Penggunaan jenis senjata apinya yang diperbolehkan kepada pihak Kepolisian  diberikan senjata yang bersifat melumpuhkan saja sehingga mereka hanya menggunakan senjata laras pendek. Sedangkan Brimob dan Densus 88 AT termasuk kedalam kelompok para-militer, sehingga senjata yang dipergunakan adalah senjata laras panjang.

Akhir-akhir ini terjadi perkembangan kasus mengenai penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Salah satu berita yang berkembang mengenai aksi koboi oleh seorang polisi didaera Lembang, Bandung dengan kronologis seorang polisi yang diberhentikan saat melintasi jalan Lembang dan pelaku melakukan pemerasan serta mengancam polisi tersebut. Sehingga polisi tersebut memberikan peringatan lewat tembakan kearah langit kepada pelaku agar memberhentikan aksi premanismenya Dalam kasus ini memang memiliki tujuan yang baik untuk menakut-nakuti pelaku yang melakukan pemerasan, pengancaman dan penganiayaan yang mengundang pujian, apresiasi dan tanggapan positif dari masyarakat.

Kasus diatas menodongkan pistol atau melakukan aksi koboi guna menghalau pelaku kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, berbeda dengan tragedy penodongan pistol yang satu ini karena seorang polisi Brigadir yang belum diketahui identitasnya ini sedang viral di media sosial facebook. Hal ini dikarenakan polisi tersebut menodongkan senjata api jenis revolver ke Pemilik rumah di Jatiuwung, Kota Tangerang yang notabene adalah tetangganya sendiri. Aksi todong sang polisi tersebut terekam kamera CCTV yang mendatangi rumah tetangganya tersebut untuk menyanyakan keberadaan pemilik rumah kepada tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah senlin sebagai pemilik rumah tersebut hingga menimbulkan suara bising. Inilah yang kemudian membuat geram si Brigadir sampai mendatangi Senlin. Pada rekaman video yang berdurasi 1 menit 41 detik tersebut, nada bicara si polisi yang tidak terkendali dengan mengatakan :

“Mana ibunya? Mana ibunya? Saya punya anak kecil jangan macem-macem. Mana istrinya? Panggil! Engga berani keluar sih! Saya sampe nodongin senjata! Gimana kurang sopannya saya. Jangan sampai peluru ini muntah ya!”

Menakutkan sekali yah sahabat yuridis.id, hanya karna terganggu tidur siang nya seorang polisi berani menodongkan senjata api ketetangganya. Seharusnya senjata api yang diberikan kepada anggota polis digunakan saat mereka marasa terancam dengan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, hal ini telah menyalahi aturan Koder Etik Kepolisian dan harus menjalani pemeriksaan dan penahanan.

Nahhh mengenai dasar hukum positif peruntukan penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian ini akan kita bahas secara detail. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar penggunaan senjata api oleh polisi dapat kita lihat didalam Peraturan kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didalam Peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Didalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara spesifik dapat kita lihat pada pasal 47 yang menyatakan bahwa :

(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;

b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;

c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;

d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;

e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan

f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Nahhhh sudah sangat jelas pengaturan mengenai penggunaan senjata api menurut Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Penggunaan Senpi oleh polisi menurut Peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dapat kita perhatikan didalam pasal 8 menyatakan bahwa :

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

a.tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

b.anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

c.anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

(2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

(3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Kesimpulan dari kedua Peraturan Kapolri mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian hanya diperbolehkan saat keadaan terancam terhadap manusia. Dan sebelum Polisi menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas kepada sasaran untuk berhenti, dan memberi waktu agar peringatan diindahkan karna hal ini diatur didalam pasal 48 huruf b Perkapolri 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

1.    menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;

2.    memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan

3.    memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Ada lagi aturan yang mengatur mengenai pemberian peringatan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum melepaskan penembakan yang dapat kita lihat dalam pasal 15 Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

(2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

(3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:

a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;

b.untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

(4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Mengenai pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api apabila ada pihak yang dirugikan atau keberapatan penggunaan senjata api dapat kita lihat didalam pasal 49 Peraturan Kapolri no. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

 Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:

a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;

b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan

c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perndang-undangan.

Pihak polisi pada pokoknya bertanggungjawab atas penggunaan senjata api karena dasarnya ini dapat kita lihat didalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan bahwa :

“Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.”

Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada anggota polisi yang menodongkan senjata api kepada warga sipil dapat dikenakan Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sumber :

  • Peraturan kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
  • Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Anda mungkin juga berminat