Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris Menurut Hukum Perdata

Pengertian mewaris merupakan penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan maka akan timbulnya hak dan kewajiban, walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata yang menyebutkan :

  1. Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
  2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya;
  3. bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 251 KUH Perdata ini membahas hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut Pasal 314 KUH Perdata yang menyebutkan : “Hak menikmati hasil terhenti dengan kematian anak-anak itu.” Dalam pasal 584 KUH Perdata menyebut: “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Pada dasarnya 3 pokok mengenai Hukum Waris ini yaitu obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan aturan pembagian warisan. Prinsip-prinsip Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

  1. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan.
  2. Pasal 836 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang har-us sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini”. Prinsipnya orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah dilahirkan pada saat terbukanya warisan. Di dukung dalam pasal 899 KUH Perdata menyebutkan “Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.” Jadi, kematian dan kelahiran sesorang memegang peranan penting dalam pewarisan.
  3. Perpindahan dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris saja, hak dan kewajiban kekayaan si pewaris yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu :

a. Menurut Pasal 1813 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

b. Pasal 1601 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.”

c. Pasal 1646 KUH Perdata mengenai keanggotaan perseroan tidak beralih kepada ahli waris menyebutkan:

Perseroan bubar:

  1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
  2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
  3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta
  4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.

d. Dalam pasal 807 KUH Perdata membahas mengenai hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut secara jelas menyebutkan:

Hak pakai hasil berakhir:

  1. karena meninggalnya pemakai hasil;
  2. bila tenggang waktu hak pakai hasil itu telah lewat, atau syarat-syarat diberikannya hak itu telah dipenuhi;
  3. karena percampuran, yaitu bila hak milik dan hak pakai hasil jatuh ke tangan satu orang;
  4. karena pemakai hasil melepaskan haknya untuk pemilik;
  5. karena lewat waktu, yaitu bila pemakai hasil selama tiga puluh tahun tidak menggunakan haknya;
  6. karena semua barang yang berhubungan dengan hak pakai hasil itu musnah.

Buku II KUH Perdata Bab ke-17 bagian 2 tentang Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditingkan pewaris. Terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut dasar ketentuannya pada pasal 833 dan pasal 955 KUH Perdata bunyinya sebagai berikut :

Pasal 833 KUH Perdata

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

Pasal 955 KUH Perdata

“Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.

Pasal 834 dan 835 berlaku terhadap mereka.”

Pasal 833 dan 955 KUH Perdata memberi pengertian bahwa semua harta kekayaan baik aktivita dan passiva dengan matinya pewaris kepada para ahli waris. Jadi, tidah hanya harta kekayaan berbentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya seperti hibah wasiat atau legaat. Dipertegas lagi melalui pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Maka hutang pewaris dapat dialihkan kepada ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anda mungkin juga berminat