5 Hal Yang Harus Anda Ketahui Tentang Grasi

Sumber Foto : https://2.bp.blogspot.com

Selamat pagi menjelang siang sahabat yuridisID kali ini mimin akan memberikan informasi kepada anda semua tentang 5 Hal yang Wajib Anda Tahu Mengenai Grasi. Dimulai dari :

A. Apa itu Grasi?

Pengertian grasi sudah tercantum dalam UU Grasi Pasal 1 Ayat 1 dan UUD 1945 Pasal 14 ayat 1, dijelaskan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan
permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
adalah :
1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi. (Pasal 2 Ayat 1 UU Grasi No 5 Tahun 2010 dan penjelasannya)

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud  hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.  (Pasal 2 Ayat 2 dan 3 UU Grasi No 5 Tahun 2010)

B. Bedanya Amnesti dan Grasi

Amnesti adalah Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada negara (presiden) kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu atas pertimbangan DPR. (Kamus Hukum, Dr. Sudarsono dan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 2)

Jadi, beda amnesti dan grasi yaitu grasi merupakan penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan amnesti merupakan  penghapusan hukuman pidana kepada terpidana yang diberikan kepada negara (presiden) atas pertimbangan DPR.

C. Yang Berhak Mengajukan Grasi Kepada Presiden

Pihak yang dapat mengajukan Grasi ialah :

  • Terpidana, Keluarga terpidana atau Kuasa Hukumnya
    sedikit catatan, Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. (Pasal 6 UU Grasi Ayat 1-3)

D. Bisakah Presiden Menyuruh Terpidana Mengajukan Grasi?

Di dalam UU Grasi No 22 Th 2002 maupun perubahannya tidak dicantumkan dan diatur tentang Presiden Menyuruh Terpidana Mengajukan Grasi, namun hanya diatur bahwa “Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi.” dan selain itu Menteri  berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. (Pasal 6A Ayat 1-2 UU Grasi)

E. Apakah Jika Grasi Yang Telah Diberikan Dapat Dicabut Kembali?

Berkaitan dengan pencabutan grasi, tidak ada di UU Grasi maupun perubahannya mengatur hal tersebut. Namun, menurut teori hukum administrasi negara berlaku Asas contrarius actus yang artinya, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan dengan sendirinya berwenang membatalkannya. Jadi presiden dapat mencabut kembali grasinya dengan menerbitkan Keppres Pencabutannya.

Nah, itulah 5 Hal Yang Harus Anda Ketahui Tentang Grasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share :).

Sumber :

  • UU Grasi No 5 TH 2010 Perubahan atas UU No 22 Tahun 2002

  • UUD 1945

 

Anda mungkin juga berminat